PALANGKA RAYA – Pemko Palangka Raya, di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Akhmad Husain, mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan pertanahan yang dinilai berpotensi memicu konflik sosial. Rapat ini berlangsung Jumat (10/1/2025) di Kantor Wali Kota.
Hadir dalam rapat sejumlah pejabat penting dari berbagai instansi terkait. Mereka sepakat bahwa isu pertanahan memerlukan perhatian serius, mengingat kompleksitasnya yang tinggi.
“Permasalahan pertanahan merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan yang cermat dan hati-hati. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh pihak yang terlibat untuk dapat bekerja sama secara optimal dalam mencari solusi terbaik,” ujar Akhmad Husain, Jumat (10/1/2025).
Dalam arahannya, Pj Wali Kota meminta setiap instansi untuk meningkatkan koordinasi. Ia mengapresiasi masukan yang disampaikan dan menekankan perlunya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.
Rapat ini juga membahas evaluasi regulasi yang ada untuk memastikan pelayanan pertanahan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Kesimpulan rapat menitikberatkan pada langkah strategis yang harus diambil secara kolektif. Pemerintah berkomitmen menjaga harmoni masyarakat dengan menyelesaikan sengketa tanah secara adil.
Dengan langkah-langkah konkret yang dihasilkan, Pemko Palangka Raya optimistis dapat menurunkan ketegangan sosial terkait isu pertanahan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.(sli)
